Korupsi
menjadi musuh kita bersama. Manipulasi anggaran justru dilakukan oleh para
anggota legeslatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Praktek korupsi sudah
biasa dilakukan di tingkat birokrasi Indonesia, bahkan yang terendah, seperti
misalnya contoh kasus korupsi yang sangat jelas dilakukan di muka umum ketika
rakyat mengurus KTP, SIM, paspor, akte kelahiran, dan surat-surat penting
lainnya.
Keberanian
untuk berkorupsi para aparat di tingkat paling bawah, seperti oknum polisi dan
DLAAJ, justru makin merajalela.Belum lagi yang terjadi di jajaran menengah dan
atas yang tidak mudah diditeksi. Korupsi semacam ini biasanya dilakukan atas
dasar sistem, sehingga praktek korupsi menjadi tersamar dan biasanya dilakukan
secara berjama’ah.
Hukuman
Koruptor Sangat Ringan
Peluang
atau kesempatan untuk melakukan tindak korupsi ini sangat berpengaruh pada
prilaku koruptor, apalagi hukumannya juga cukup ringan. Bandingkan dengan
contoh kasus korupsi di Cina, negara kita jauh lebih memanjakan para koruptor
dengan hanya menghukum kurungan. Padahal di Cina beberapa koruptor telah
dihukum mati.
Contoh
kasus korupsi di atas merupakan perbuatan yang sangat keji. Karena bisa
menyebabkan kacaunya anggaran negara, dan mengurangi aset negara yang
diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengaruh
korupsi terhadap kesejahteraan rakyat bersifat langsung. Apabila anggaran
negara terus defisit, bukan saja hutang luar negeri tidak terbayar, tetapi
kinerja pemerintah juga menjadi kacau.
Peningkatan
gaji pegawai dan terutama gaji para penegak hukum tidak bisa dilakukan, karena
minimnya anggaran. Hal ini akan menyebabkan penindakan terhadap pelaku korupsi
menjadi tumpul dan penuh rekayasa.
Perlunya
Kontrol Pengawasan
Contoh
kasus korupsi di atas juga dapat menyebabkan permasalahan ganda. Hal ini akan
menjadi lebih terasa apabila masyarakat tidak perduli dengan masalah ini. Saat
ini kontrol dari media sudah cukup kuat, tetapi kita juga tahu bahwa media juga
terkadang bisa dibeli. Seringkali kasus korupsi menguap di tengah jalan, tanpa
diketahui dengan jelas apa penyebabnya.
Media
yang pada awalnya sangat gencar memuat berita-berita tentang kasus korupsi
tersebut, lama kelamaan frekuensi tayangannya berkurang dan akhirnya kasus itu
lenyap. Demo-demo anti korupsi marak, tetapi hasilnya juga kurang maksimal,
selama korupsi telah menjadi budaya bangsa.
Kurangnya
kontrol pengawasan akan memperparah bangsa kita menjadi bangsa yang korup
apabila tidak dari sekarang dibenahi. Artinya, kontrol pengawasan baik itu dari
aparat-aparat yang berwenang seperti misalnya komisi pemberantasan korupsi,
kepolisian, maupun kejaksaan harus lebih dioptimalkan.
Dan yang
lebih penting lagi adalah kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat. Ketika mengetahui ada tindak
korupsi di sekitar Anda, segera laporkan.Cuma kalau melaporkan kasus korupsi
sekarang ini akan mempersulit diri disamping tak ada tindakan yg tegas dari
aparatnya juga sangsi hukuman sangat ringan bisa jadi korban sia-sia karena
korupsi di Indonesia sudah bersifat struktural dengan komitmen terselubung
bersama oknum aparat penegak hukum seperti pertunjukan drama tak berjudul yang
terus mengecewakan para penontonnya disetiap akhir episodenya.Korupsi tampak
jelas mata melihatnya namun tetap susah untuk mengungkapkan seperti hantu
Diposkan
oleh MEDIA OPSI - KPK KUDUS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar